Soal Ujian UT PGSD PKNI4317 Hak Asasi Manusia Disertai Kunci Jawaban
Soal Ujian UT PGSD PKNI4317 Hak Asasi Manusia yang sudah disertai dengan kunci jawabannya kami share untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan pada semester 3. Pada artikel kami sebelumnya, kami telah berbagi Soal Ujian UT PGSD Semester 2, terakhir kami membagikan Soal Ujian UT PGSD MKDK4001 Pengantar Pendidikan.
Tujuan kami membagikan Soal Ujian UT PGSD Semester 3 ini tentunya sebagai bahan belajar Anda untuk mendalami materi yang ada pada modul sebagai persiapan dalam mengikuti Ujian Akhir Semester nantinya. Soal Ujian UT PGSD yang kami bagikan ini tentunya bersumber dari materi dan latihan-latihan soal pada modul yang telah di pilih dan diprediksi akan keluar pada saat UAS nantinya.
Dengan adanya Soal Ujian UT PGSD, kemungkinan berada pada semester yang berbeda. Soal dan materi mata kuliah masih tetap sama, jadi silahkan dipelajari.
Soal Ujian UT PGSD Semester 3 Lainnya:
Soal UT PGSD ini bisa Anda pelajari langsung dari Smartphone Anda, dimanapun dan kapanpun Anda bisa mempelajarinya, karena disini kami memposting semua soal dalam satu artikel, dan kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya.
Soal Ujian UT ini juga kami sajikan dalam bentuk file dokumen (.doc) yang mana bisa Anda unduh atau download pada akhir soal. Jadi Anda tidak perlu lagi melakukan copy-paste pada artikel ini, cukup mendownload filenya saja.
A. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
B. Kamus Besar Bahasa Indonesia
C. Leah Levin
D. Syafig A. Mughni
Jawab:
A. Benar, bahwa menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 , HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun.
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.1 tentang Pengertian HAM.
2. Berikut ini yang merupakan pernyataan tentang pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia yaitu, kecuali … .
A. hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia
B. setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh
C. bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
D. bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan statis yang pelaksanaannya dari nasa ke masa tetap karena hakikatnya sama di seluruh dunia
Jawab:
D. Benar, karena Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan statis yang pelaksanaannya dari nasa ke masa tetap karena hakikatnya sama di seluruh dunia bukan merupakan pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.1 tentang Pengertian HAM.
3. Hak dalam masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar, merupakan penggolongan HAM dilihat dari aspek ... .
A. hak individu
B. hak kolektif
C. hak sipil dan politik
D. hak ekonomi, sosial dan budaya
Jawab:
B. Benar, bahwa Hak kolektif, yakni hak dalam masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.2 tentang Penggolongan HAM.
4. Pernyataan berikut ini yang termasuk dalam Hak Asasi Politik/Political Right, adalah ... .
A. hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
B. hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS
C. hak mendapat layanan dan perlindungan hokum
D. hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
Jawab:
D. Benar, bahwa Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi termasuk dalam Hak Asasi Politik/Political Right
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.2 tentang Penggolongan HAM.
5. Menurut ketentuan TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya terdapat dalam pasal ... .
A. pasal 1
B. pasal 2
C. pasal 3
D. pasal 4
Jawab:
A. Benar, bahwa Pasal 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.2 tentang Penggolongan HAM.
6. Pernyataan berikut ini yang merupakan Hak asasi menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, adalah … .
A. pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam arti melaksanakan segala perintah Tuhan dalam perbuatan sehari-hari
B. sikap yang menghendakinya terlaksananya human values dalam arti pengakuan dignity of man dan human rights serta human freedom, tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas
C. sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, daerah dan lain-lain
D. kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam Negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk cari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
Jawab:
B. Benar, bahwa sikap yang menghendakinya terlaksananya human values dalam arti pengakuan dignity of man dan human rights serta human freedom, tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas merupakan hak asasi menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.2 tentang Penggolongan HAM.
7. Sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi, dalam perjuangannya terdapat adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Magna Charta dan Petition of rights, merupakan sejarah HAM di ... .
A. Yunani
B. Inggris
C. Amerika Serikat
D. Perancis
Jawab:
B. Benar, bahwa Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Magna Charta dan Petition of rights
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.3 tentang Sejarah Perkembangan HAM.
8. Isi Magna Charta adalah sebagai berikut, kecuali ... .
A. raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris
B. para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk
C. polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah
D. tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai
Jawab:
D. Benar, bahwa Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai bukan merupakan isi dari magna charta
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.3 tentang Sejarah Perkembangan HAM.
9. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut, kecuali ... .
A. Undang – Undang Dasar 1945
B. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
C. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
D. Magna Charta
Jawab:
D. Benar, karena Magna Charta bukan merupakan instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, tetapi intrumen yang ada di negara Inggris
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.3 tentang Sejarah Perkembangan HAM.
10. Pernyataan berikut ini yang merupakan isi dari generasi pertama perkembangan HAM adalah … .
A. pengertian HAM berpusat pada hukum dan politik. Fokus pandangan generasi ini pada hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi PD II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru
B. dilatarbelakangi oleh tuntutan negara-negara yang baru merdeka yang tidak hanya menuntut hak-hak yuridis, melainkan juga hak sosial, politik, ekonomi dan budaya
C. dilahirkan oleh adanya kondisi ketidakseimbangan di mana sosial, ekonomi, dan budaya ditonjolkan, sementara aspek hukum dan politik terabaikan
D. mengkritiki peranan negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat
Jawab:
A. Benar, bahwa pengertian HAM berpusat pada hukum dan politik. Fokus pandangan generasi ini pada hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi PD II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru merupakan isi dari generasi pertama perkembangan HAM
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.3 tentang Sejarah Perkembangan HAM.
11. Tahap pertama dalam proses perjanjian internasional adalah … .
A. perundingan
B. penandatanganan
C. pengesahan
D. signature
Jawab:
A. Benar, bahwa perundingan merupakan tahap pertama dalam perjanjian internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.1 tentang Perjanjian International dan proses pembuatannya.
12. Proses pembentukan Perjanjian Internasional, menempuh berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian internasional. Berikut ini merupakan tahap ke dua, yaitu … .
A. penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional
B. perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional
C. perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional
D. penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut “Penerimaan” yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptancelapproval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional
Jawab:
B. Benar, bahwa Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional merupakan tahap kedua
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.1 tentang Perjanjian International dan proses pembuatannya.
13. Kategori dalam pengesahan perjanjian internasional apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian, adalah … .
A. ratifikasi (ratification)
B. akses (accesion)
C. penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval)
D. perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya selt-executing
Jawab:
B. Benar, bahwa Akses (accesion), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.1 tentang Perjanjian International dan proses pembuatannya.
14. Pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional mengalami perkembangan cukup pesat sejak berakhirnya Perang Dunia II, meskipun sebenarnya sudah diakui sejak berakhirnya Perang Dunia I. Hal ini bisa ditelusuri dalam contoh-contoh kasus berikut, kecuali … .
A. dalam Perjanjian Jenewa sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang per orang mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional
B. dalam Keputusan Mahkamah Internasional Permanen menyangkut pegawai Kereta Api Danzig atau dikenal Danzig Railway Official’s Case, diputuskan apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang per orang, maka hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional
C. tuntutan terhadap pemimpin perang Jerman dan Jepang sebagai orang per orang yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan perang. Seperti pengadilan terhadap penjahat perang di Nurnberg dan Tokyo telah memberi kemajuan penting bagi status individu dalam hukum internasional dalam hal seseorang dapat dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu bagi kejahatan perang dan kejahatan terhadap perikemanusiaan dan tidak dapat berlindung di balik negaranya
D. konvensi tentang Pembunuhan Massal Manusia (Genocide Convention) mengukuhkan peletakan tanggung jawab individu terhadap pelanggaran hukum internasional. Menurut konvensi ini, individu yang terbukti telah melakukan pembunuhan massal harus dihukum terlepas dari persoalan apakah mereka bertindak sebagai orang per orang, pejabat pemerintah atau pimpinan pemerintahan atau negara
Jawab:
A. Benar, bahwa Dalam Perjanjian Jenewa sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang per orang mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional bukan merupakan pernyataan yang salah berkaitan dengan individu sebagai subjek hokum internasional, tetapi yang benar adalah dalam perjanjian Versailles (1919)
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.2 tentang Individu sebagai subjek hukum Internasional dan hakikat kedaulatan Negara.
15. Unsur Negara yang khusus dalam kaitannya dengan negara sebagai subjek hukum internasional, adalah … .
A. penduduk yang tetap
B. wilayah tertentu
C. pemerintah yang berdaulat
D. kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain
Jawab:
D. Benar, bahwa kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain merupakan unsure Negara yang khusus dalam kaitannya dengan negara sebagai subjek hukum internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.2 tentang Individu sebagai subjek hukum Internasional dan hakikat kedaulatan Negara.
16. Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan, kecuali … .
A. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa
B. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum
C. hukum perdata dan hokum tata Negara dari suatu negara
D. keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum
Jawab:
C. Benar, bahwa hokum perdata dan hokum tata Negara dari suatu Negara bukan merupakan sumber mahkamah internasional dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.2 tentang Individu sebagai subjek hukum Internasional dan hakikat kedaulatan Negara.
17. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan pandangan bahwa individulah yang merupakan subjek hukum internasional yang sesungguhnya, yaitu kecuali … .
A. Hans Kelsen adalah salah seorang ahli yang berpendapat bahwa individulah yang merupakan subjek hukum internasional yang sesungguhnya
B. hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisasi dirinya dalam negara itu
C. negara tidak lain dari suatu konstruksi yuridis yang tidak mungkin terbentuk tanpa manusia-manusia yang menjadi warga negara tersebut
D. suatu konvensi hanya memberikan hak dan kewajiban secara tidak langsung kepada orang per orang
Jawab:
D. Benar, bahwa suatu konvensi hanya memberikan hak dan kewajiban secara tidak langsung kepada orang per orang bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan pandangan bahwa individulah subjek hukum internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.2 tentang Individu sebagai subjek hukum Internasional dan hakikat kedaulatan Negara.
18. Berikut ini merupakan Pernyataan yang berkaitan dengan kebiasaan Internasional adalah … .
A. untuk menjadi sumber hukum, kebiasaan internasional harus merupakan kebiasaan yang bersifat khusus
B. untuk menjadi sumber hukum, kebiasaan internasional tidak harus diterima sebagai hukum
C. sambutan kehormatan kepada tamu negara, jamuan makan kenegaraan
D. penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, maksudnya sebagai bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan musuh
Jawab:
D. Benar, bahwa penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, maksudnya sebagai bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan musuh merupakan contoh dari kebiasaan internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.3 tentang Kebiasaan internasional , prinsip hukum umum.
19. Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan, kecuali … .
A. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa
B. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum
C. hukum perdata dan hokum tata Negara dari suatu negara
D. keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum
Jawab:
C. Benar, bahwa hokum perdata dan hokum tata Negara dari suatu Negara bukan merupakan sumber mahkamah internasional dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.3 tentang Kebiasaan internasional , prinsip hukum umum.
20. Pernyataan berikut ini yang berkaitan dengan keputusan Badan Perlengakapan Organisasi Internasional, adalah kecuali … .
A. keputusan badan perlengkapan organisasi internasional sebagai sumber hukum internasional mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam melahirkan kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan antaranggota masyarakat internasional sifatnya mutlak/absolute harus dipatuhi
B. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu contoh keputusan akibat yang sangat luas
C. contoh keputusan majelis umum PBB tentang Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang telah diterima baik oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948. Meski tidak memiliki kekuatan mengikat seperti perjanjian internasional, namun deklarasi tersebut telah mempengaruhi banyak negara di dunia. Sehingga mendorong mereka untuk membuat undang-undang yang secara khusus menjamin perlindungan hak asasi manusia di negaranya
D. pengaruh keputusan Majelis Umum dalam melahirkan kaidah dalam masyarakat internasional sehingga ada yang menyebut peranan Majelis Umum sebagai quasi legislative
Jawab:
A. Benar, bahwa keputusan badan perlengkapan organisasi internasional sebagai sumber hukum internasional mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam melahirkan kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan antaranggota masyarakat internasional sifatnya mutlak/absolute harus dipatuhi bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan Badan Perlengakapan Organisasi Internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.3 tentang Kebiasaan internasional , prinsip hukum umum.
21. Menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM. Maka dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melalu Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, merupakan isi dari … .
A. UUD 1945 Pasal 31
B. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998
C. UU Nomor 39 tahun 1999 Pasal 9
D. UU Nomor 26 tahun 2000
Jawab:
B. Benar, bahwa menurut TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM. Maka dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melalu Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 3 KB 3.1 tentang penegakan HAM di Indonesia.
22. Masuknya rumusan HAM ke dalam UUD 1945 itu mengandung makna sebagai berikut, kecuali … .
A. memenuhi tuntutan akan semakin pentingnya HAM sebagai isu global
B. menegaskan jati diri Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy)
C. agar disegani dan dipuji oleh Negara-negara di dunia
D. menegaskan jaminan konstitusional HAM bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia
Jawab:
C. Benar, bahwa agar disegani dan dipuji oleh Negara-negara di dunia bukan merupakan makna masuknya rumusan HAM ke dalam UUD 45
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 3 KB 3.1 tentang penegakan HAM di Indonesia.
23. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama, dengan cara, kecuali … .
A. membunuh ketua kelompok tertentu
B. menciptakan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
C. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya
D. memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
Jawab:
A. Benar, bahwa membunuh ketua kelompok tertentu bukan merupakan salah satu cara kejahatan dalam genosida
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 3 KB 3.1 tentang penegakan HAM di Indonesia.
24. Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) mengatur tentang … .
A. hak untuk hidup (Pasal 1)
B. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2)
C. hak mengembangkan diri (Pasal 3-6)
D. hak keadilan (Pasal 7-12)
Jawab:
A. Benar, bahwa hak untuk hidup diatur dalam Pasal 1
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 3 KB 3.2 tentang Instrumen dan kelembagaan perlindungan HAM di Indonesia.
25. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, diatur dalam UUD 1945 pasal … .
A. 29 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
B. 30 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara
C. 31 Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
D. 34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
Jawab:
D. Benar, bahwa Pasal 34 mengatur tentang Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 3 KB 3.2 tentang Instrumen dan kelembagaan perlindungan HAM di Indonesia.
26. Berdasarkan Statuta Roma (Pasal 5) kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama adalah kejahatan … .
A. genosida (crime of genocide)
B. terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)
C. perang (war crimes)
D. agresi (the crime of aggression)
Jawab:
A. Benar, bahwa kejahatan genosida (crime of genocide) adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.1 tentang pelanggaran HAM Internasional.
27. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan ICTY (International Criminal Tribunal for Yogoslavia) adalah, kecuali … .
A. Statuta ICTY memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan konsep individual criminal responsibility dan command responsibility
B. ICTY pula yang memperkenalkan praktek penerapan command responsibility dalam pengadilan pidana
C. memberikan sumbangan sangat penting dalam proses pendefinisian tindak pidana yang termasuk “kejahatan internasional
D. ICTY berpandangan bahwa mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu hanya orang yang melakukan yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan
Jawab:
D. Benar, bahwa ICTY berpandangan bahwa mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu hanya orang yang melakukan yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan ICTY. Yang benar adalah bahwa mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu tidak hanya orang yang melakukan tetapi juga yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.1 tentang pelanggaran HAM Internasional.
28. Pengadilan Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) yang dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB no. S/RES/955 tahun 1994, dalam statutanya menyatakan bahwa lingkup kewenangan pengadilan tersebut adalah mengadili mereka yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICTR ini adalah, kecuali … .
A. genosida
B. kejahatan terhadap kemanusiaan
C. kejahatan agresi
D. kejahatan korupsi
Jawab:
D. Benar, bahwa kejahatan korupsi bukan merupakan tindak kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICTR
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.1 tentang pelanggaran HAM Internasional.
29. Dalam Statuta Roma disebutkan bahwa tindakan-tindakan kejahatan internasional adalah “kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan” antara lain yaitu:
A. genosida dan kejahatan perang
B. kejahatan terhadap kemanusiaan dan pencurian
C. kejahatan perang dan narkotika
D. kejahatan agresi dan penipuan
Jawab:
A. Benar, bahwa genosida dan kejahatan perang merupakan kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.1 tentang pelanggaran HAM Internasional.
30. Sumber kewenangan hukum dan legitimasi (legal jurisdiction) dari pengadilan supranasional dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu, kecuali … .
A. PBB sebagai badan internasional dan dukungan procedural dari anggota-anggotanya, khususnya melalui Dewan Keamanan. Tanpa persetujuan PBB tidak mungkin ada pengadilan supranasional
B. Pelbagai konvensi dan traktat internasional. Misalnya saja Konvensi Jenewa 1949, Konvensi tentang Genosida tahun 1948, Statuta Roma Tahun 1998 dan sebagainya
C. Asas hukum umum ‘jus cogens’ (peremptory norms of international law) yakni norma-norma fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional berstatus 'superior' terhadap norma-norma lain
D. Hak Veto dari Negara pendiri PBB lebih diutamakan dari pada hokum internasional lainnya
Jawab:
D. Benar, bahwa Hak Veto dari Negara pendiri PBB lebih diutamakan dari pada hokum internasional lainnya bukan merupakan Sumber kewenangan hukum dan legitimasi (legal jurisdiction) dari pengadilan supranasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.2 tentang proses peradilan HAM Internasional.
31. Pernyataan berikut ini yang merupakan sanksi bagi Negara yang melanggar HAM internasional antara lain adalah … .
A. pengalihan investasi , pengurangan bantuan ekonomi , dan pemboikotan produk ekspor
B. pengalihan investasi , pengurangan bantuan ekonomi , dan pemenjaraan
C. penyitaan, pengurangan bantuan ekonomi , dan pemboikotan produk ekspor
D. pengalihan investasi , denda , dan pemboikotan produk ekspor
Jawab:
A. Benar, bahwa Pengalihan investasi , Pengurangan bantuan ekonomi , dan Pemboikotan produk ekspor merupakan bentuk sanksi bagi negara yang melanggar HAM internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.2 tentang proses peradilan HAM Internasional.
32. Atas dasar Deklarasi Moscow 1 November 1943 dan London Conference, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 diadopsi 'the Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis, and Establishing the Charter of the IMT' , ditandatangani oleh 4 Negara pemenang perang yaitu … .
A. Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat
B. Inggris, Prancis, Australia, dan Amerika Serikat
C. Inggris, Belanda, Uni Soviet, dan Amerika Serikat
D. Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat
Jawab:
A. Benar, bahwa Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat merupakan Negara-negara yang menandatangani 'The Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis, and Establishing the Charter of the IMT'
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.2 tentang proses peradilan HAM Internasional.
33. Persamaan-persamaan (similarities) antara ICTY dan ICTR adalah sebagai berikut, kecuali keduanya … .
A. dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar Chapter VII UN Charter
B. merupakan 'subsidiary organs' Dewan Keamanan
C. terikat untuk menerapkan hukum internasional yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional
D. sama-sama tidak memiliki struktur
Jawab:
D. Benar, bahwa Keduanya sama-sama tidak memiliki struktur bukan merupakan Persamaan-persamaan (similarities) antara ICTY dan ICTR
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.2 tentang proses peradilan HAM Internasional.
34. Berikut ini merupakan pernyataan dari Mohamad Yamin berkaitan dengan HAM dalam konstitusi … .
A. hak asasi manusia atau HAM itu sangat identik dengan paham ideologi yang cenderung liberalisme dan individualism
B. karena itu gagasan hak asasi manusia untuk dicantumkan dalam konstitusi negara itu sangat tidak cocok dengan sifat dan karakter masyarakat Indonesia
C. mengkhawatirkan terjadi konflik atau adanya penindasan, karena hak asasi manusia tidak cocok dalam negara Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, karena antara pemerintah dan rakyat adalah tubuh yang sama, negara dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan
D. menghendaki adanya hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi. Menurutnya tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukan hak asasi manusia ke dalam Undang-undang Dasar
Jawab:
D. Benar, bahwa menghendaki adanya hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi. Menurutnya tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukan hak asasi manusia ke dalam Undang-undang Dasar merupakan pernyataan dari Mohamad Yamin
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.1 tentang HAM dalam konstitusi Negara RI.
35. Menurut Maurice Cranston Hak yang dinikmati setiap orang yang diberikan oleh konstitusi/UUD dan ditegakkan oleh pengadilan adalah … .
A. General positive legal rights
B. Traditional legal rights
C. National Legal Rights
D. Positive legal rights of specipic classes of person
Jawab:
A. Benar, bahwa General positive legal rights, yaitu hak yang dinikmati setiap orang yang diberikan oleh konstitusi/UUD dan ditegakkan oleh pengadilan
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.1 tentang HAM dalam konstitusi Negara RI.
36. Berkaitan dengan reformasi konstitusi khususnya mengenai Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa hal penting, yaitu, kecuali … .
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai asas dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau kebijakan hukum, baik oleh pemerintah, legislatif, dan badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya
B. Hukum adalah kesatuan asas, norma, lembaga dan proses. Dalam sistem hukum nasional hierarkis tatanan norma berpuncak pada konstitusi. Artinya, dalam sebuah negara hukum harus dipegang teguh prinsip supremasi konstitusi. Konstitusi harus diimplementasikan secara konsisten dalam peraturan perundang-¬undangan untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat secara luas
C. Reformasi konstitusi khususnya mengenai HAM menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Di dalamnya terkandung pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi serta adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia
D. Reformasi konstitusi khususnya mengenai HAM menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Di dalamnya terkandung pengakuan terhadap prinsip supremasi kekuasaan absolute dari penguasa dengan demikian jaminan atas hak asasi manusia tergantung dari kebijakan penguasa pada saat itu
Jawab:
D. Benar, karena Reformasi konstitusi khususnya mengenai HAM menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Di dalamnya terkandung pengakuan terhadap prinsip supremasi kekuasaan absolute dari penguasa dengan demikian jaminan atas hak asasi manusia tergantung dari kebijakan penguasa pada saat itu bukan merupakan hal yang berkaitan dengan reformasi konstitusi khususnya mengenai HAM
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.1 tentang HAM dalam konstitusi Negara RI.
37. Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, terdapat dalam UUD 1945, pasal … .
A. 28 UUD 1945
B. 28 A UUD 1945
C. 28 B UUD 1945
D. 28 C
Jawab:
B. Benar, bahwa Pasal 28 A UUD 1945 berisi tentang Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.1 tentang HAM dalam konstitusi Negara RI
38. Pernyataan berikut ini merupakan pandangan liberalisme tentang HAM, yaitu … .
A. mengedepankan hak asasi manusia itu sebagai reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik dan sosial sebelumnya yang absolut atau rezim yang totaliter, juga sangat kental dengan individualisme
B. memberikan ruang gerak yang besar bagi campur tangan atau intervensi pemerintah-negara dalam mengurusi masyarakatnya, terutama dalam bidang perekonomian
C. menjanjikan adanya penghapusan kelas-kelas terutama kaum borjuis atau pemilik modal. Karena apabila kelas ini bisa dihancurkan maka tidak akan ada lagi kelas pekerja atau kaum proletar, sehingga akar konflik yang menyebabkan pertentangan di masyarakat bisa dihapuskan
D. menolak hak-hak individu yang tentunya sangat bertentangan dengan hakikat keberadaan manusia. Mereka tidak diberikan hak untuk memiliki dan menikmati hak asasinya dalam kehidupannya. Padahal manusia merupakan makhluk yang memiliki kemerdekaan dari Tuhannya
Jawab:
A. Benar, bahwa mengedepankan hak asasi manusia itu sebagai reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik dan sosial sebelumnya yang absolut atau rezim yang totaliter, juga sangat kental dengan individualisme merupakan pandangan dari liberalism
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.2 tentang HAM dalam berbagai dokumen Indonesia.
39. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan sistem hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia, adalah … .
A. hukum selain mengikuti dinamika dan budaya masyarakat, juga mengandung kepribadian/disiplin sendiri sehingga dalam diri hukum terkandung potensi untuk mewujudkan adanya keadilan dan kemakmuran masyarakat, merupakan pernyataan tentang sistem hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia
B. keadilan merupakan gagasan dan sekaligus harapan hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan masyarakat
C. hukum tidak akan keluar dari sistem sosial besar yang ada dan telah berlaku, kecuali anggota masyarakat itu sendiri yang berkehendak mengubahnya, baik secara evolusi maupun revolusi sehingga sistem sosialnya sendiri berubah-ubah
D. hukum selalu mengikuti dinamika dan budaya rezim, juga mengandung kepribadian/disiplin sendiri sehingga dalam diri hukum terkandung potensi untuk mewujudkan adanya kekuasaan dan keberlangsungan rezim yang berkuasa
Jawab:
D. Benar, bahwa Hukum selalu mengikuti dinamika dan budaya rezim, juga mengandung kepribadian/disiplin sendiri sehingga dalam diri hukum terkandung potensi untuk mewujudkan adanya kekuasaan dan keberlangsungan rezim yang berkuasa bukan merupakan pernyataan tentang sistem hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.2 tentang HAM dalam berbagai dokumen Indonesia.
40. Menurut Jeffery M. Paige berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dimana anggota masyarakat akan dan mempunyai tanggung jawab besar dalam mengembangkan kewajiban-kewajiban yang ada, demi negara dan bangsa, merupakan ciri dari partisipasi politik, yaitu … .
A. partisipasi dengan pengetahuan/kesadaran masyarakat tinggi dan kepercayaan yang tinggi pula terhadap sistem politik yang berlaku
B. partisipasi politik tinggi, tetapi kepercayaan kepada sistem politik rendah
C. partisipasi politik dengan kesadaran politik rendah dan kepercayaan tinggi terhadap sistem politik yang ada
D. partisipasi politik dalam masyarakat yang rendah kesadaran politiknya dan kepercayaannya
Jawab:
A. Benar, bahwa Partisipasi dengan pengetahuan/kesadaran masyarakat tinggi dan kepercayaan yang tinggi pula terhadap sistem politik yang berlaku. Anggota masyarakat akan dan mempunyai tanggung jawab besar dalam mengembangkan kewajiban-kewajiban yang ada, demi negara dan bangsa
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.2 tentang HAM dalam berbagai dokumen Indonesia.
41. Pada tahun 1993, pemerintah Indonesia membentuk Komnas HAM melalui Keppres No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang tidak termasuk tugas Komnas HAM dalam pasal 5, adalah ... .
A. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional
B. mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasinya
C. memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia
D. mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam mengadili kasus kejahatan hak asasi manusia
Jawab:
D. Benar, bahwa mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam mengadili kasus kejahatan hak asasi manusia bukan merupakan tugas dari Komnas HAM
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.1 tentang Dampak HAM terhadap masyarakat internasional.
42. Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 3447 tanggal 9 Desember 1975 di New York. Diperoleh beberapa kesepakatan di antaranya sebagai berikut, kecuali … .
A. istilah penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya
B. penyandang cacat berhak menikmati semua hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini. Hak-hak tersebut harus diberikan kepada semua penyandang cacat tanpa pengecualian apa pun dan tanpa pembedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau situasi lain dari penyandang cacat itu sendiri atau pun keluarganya
C. penyandang cacat memiliki hak-hak yang melekat untuk menghormati martabat kemanusiaan mereka. Penyandang cacat, apa pun asal usul, sifat dan keseriusan kecacatan dan ketidakmampuan mereka, memiliki hak-hak dasar yang sama dengan warga negara lain yang berusia sama, yang terutama termasuk hak untuk menikmati kehidupan yang layak, senormal dan sepenuh mungkin
D. penyandang cacat tidak perlu memiliki hak sipil dan politik yang sama dengan manusia lainnya; ayat 7 Deklarasi Hak Penyandang Cacat Mental berlaku sejauh mungkin terhadap pembatasan dan pengurangan bagi hak-hak penyandang cacat mental
Jawab:
D. Benar, bahwa Penyandang cacat tidak perlu memiliki hak sipil dan politik yang sama dengan manusia lainnya; ayat 7 Deklarasi Hak Penyandang Cacat Mental berlaku sejauh mungkin terhadap pembatasan dan pengurangan bagi hak-hak penyandang cacat mental, bukan merupakan kesepakatan dari Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 3447 tanggal 9 Desember 1975 di New York
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.1 tentang Dampak HAM terhadap masyarakat internasional.
43. Adanya hak asasi manusia terhadap masyarakat Internasional telah memberikan dampak secara positif maupun negatif. Khususnya dalam melindungi dan menegakkan kemanusiaan, beberapa dampak positifnya sebagai berikut, kecuali … .
A. keberadaan manusia atau individu lebih dihormati dan diberi perlindungan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang merdeka
B. menyebarnya wawasan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat internasional
C. nilai-nilai universal hak asasi manusia akan memasuki ranah masyarakat individu di dunia internasional melalui berbagai media/alat yang ada
D. warga Negara bebas untuk melakukan semua haknya walaupun itu menggangu hak orang lain, ataupun melanggar hukum
Jawab:
D. Benar, bahwa warga negara bebas untuk melakukan semua haknya walaupun itu menggangu hak orang lain, ataupun melanggar hukum bukan merupakan dampak positif adanya HAM terhadap masyarakat internasional khususnya dalam melindungi dan menegakkan kemanusiaan
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.1 tentang Dampak HAM terhadap masyarakat internasional.
44. Hak asasi manusia merupakan masalah atau persoalan masing-masing bangsa atau negara. Permasalahannya para penganut pandangan partikularis absolut itu tidak mampu memberikan argumen atau alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional, merupakan pandangan dari ... .
A. pandangan universal absolut
B. pandangan universal relatif
C. pandangan partikularis absolut
D. pandangan partikularis relatif
Jawab:
C. Benar, bahwa pandangan partikularis absolut melihat hak asasi manusia merupakan masalah atau persoalan masing-masing bangsa atau negara. Permasalahannya para penganut pandangan partikularis absolut itu tidak mampu memberikan argumen atau alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.2 tentang Nilai – nilai HAM di dunia kontemporer.
45. Perlindungan atas perbudakan datang pada abad kesembilan belas, namun perjuangan melawan sikap-sikap dan praktek-praktek yang bersifat rasis merupakan perjuangan sentral yang sudah lama diperbincangkan. Tuntutan akan persamaan bagi perempuan di seluruh bidang kehidupan juga baru saja ditempatkan di dalam agenda hak asasi manusia, merupakan nilai-nilai … .
A. egalitarianisme
B. akuntabilitas
C. rekonsiliasi
D. non diskriminasi
Jawab:
A. Benar, bahwa menurut nilai Egalitarianisme dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia saat ini terlihat jelas. Pertama, dalam tekanannya pada perlindungan dari diskriminasi dan pada kesamaan di hadapan hukum. Adanya perlindungan dari diskriminasi yang lebih baik merupakan perkembangan yang muncul pada abad kesembilan belas dan kedua puluh. Perlindungan atas perbudakan datang pada abad kesembilan belas, namun perjuangan melawan sikap-sikap dan praktek-praktek yang bersifat rasis merupakan perjuangan sentral yang sudah lama
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.2 tentang Nilai – nilai HAM di dunia kontemporer.
46. Bentuk perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, atau orang yang memiliki jabatan dan terpandang di masyarakat. Para penjahatnya berusaha mengelabui masyarakat dan lembaga hukum, seperti kejahatan penggelapan uang negara, penggelapan uang perusahaan, korupsi yang dilakukan oknum pemerintahan, merupakan tipe kejahatan … .
A. kejahatan tanpa korban (crimes without victims)
B. kejahatan terorganisasi (organized crimes)
C. kejahatan kerah putih (white collar crimes)
D. kejahatan korporat (corporat crime)
Jawab:
C. Benar, bahwa kejahatan kerah putih (white collar crimes), yaitu bentuk perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, atau orang yang memiliki jabatan dan terpandang di masyarakat. Para penjahatnya berusaha mengelabui masyarakat dan lembaga hukum, seperti kejahatan penggelapan uang negara, penggelapan uang perusahaan, korupsi yang dilakukan oknum pemerintahan. Penyelesaian kejahatan ini memang memerlukan upaya yang serius dan kontrol masyarakat agar para penjahat dapat diadili tanpa pandang bulu, sehingga hukum mampu menjadi panglima dalam penegakannya
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.3 tentang beberapa kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM.
47. Pernyataan yang salah tentang penegakan hak asasi manusia adalah ... .
A. menumbuhkan keinginan untuk melaksanakannya penegakan HAM, karena pada prinsipnya hak dan kewajiban itu adalah tanggung jawab bersama
B. mendahulukan kewajiban daripada hak, karena kewajiban itu menyangkut kepentingan bersama
C. berupaya selalu menghormati hak asasi orang lain, termasuk memberikan informasi tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia
D. mengadukan kejadian pelanggaran hak asasi manusia meskipun tidak cukup bukti awal yang menyertainya
Jawab:
D. Benar, bahwa mengadukan kejadian pelanggaran hak asasi manusia meskipun tidak cukup bukti awal yang menyertainya merupakan pernyataan tentang penegakan HAM
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.3 tentang beberapa kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM.
48. Berikut ini merupakan tugas dari Divisi Hak Asasi Manusia PBB, kecuali … .
A. bertindak sebagai badan utama (focal point) PBB di bidang hak asasi manusia yang memberikan layanan kesekretariatan dan substantif bagi badan-badan PBB yang menangani masalah hak asasi manusia
B. melakukan penelitian dan kajian tentang hak asasi manusia atas permintaan dari badan-badan terkait serta menindaklanjuti dan mempersiapkan laporan tentang penerapan hak asasi manusia
C. mengelola program pelayanan konsultasi dan bantuan teknis di bidang hak asasi manusia dan mengoordinir hubungan dengan organisasi nonpemerintah, lembaga eksternal dan media di bidang hak asasi manusia
D. membahas laporan tentang upaya legislatif, yudikatif, administratif atau tindakan lainnya yang telah diambil Negara Pihak dalam penerapan Konvensi
Jawab:
D. Benar, bahwa membahas laporan tentang upaya legislatif, yudikatif, administratif atau tindakan lainnya yang telah diambil Negara Pihak dalam penerapan Konvensi bukan merupakan tugas dari Divisi Hak Asasi Manusia PBB
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.3 tentang beberapa kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM.
49. Komite hak asasi manusia didirikan pada tahun 1977. Sesuai dengan Pasal 28 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini terdiri dari 18 anggota. Adapun tugas Komite ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 hingga 45 Kovenan antara lain adalah ... .
A. mempelajari laporan kajian tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Negara Pihak untuk mewujudkan hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut
B. mempelajari laporan-laporan tentang tindakan yang telah diambil Negara Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi
C. melakukan penyelidikan rahasia, apabila diputuskan bahwa hal ini diperlukan sehubungan dengan indikasi nyata adanya praktek-praktek penyiksaan secara sistematis di wilayah Negara Pihak
D. menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam penyelesaian sengketa antar Negara Pihak sehubungan dengan penerapan Konvensi, dengan ketentuan bahwa Negara Pihak tersebut mengakui kompetensi Komite Menentang Penyiksaan untuk melakukan fungsi tersebut
Jawab:
A. Benar, bahwa mempelajari laporan kajian tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Negara Pihak untuk mewujudkan hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut, merupakan tugas dari Komite hak asasi manusia
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.3 tentang beberapa kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM.
50. Di samping hak asasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban asasi, yakni kewajiban dasar manusia seperti bertakwa kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan menghormati sesama manusia. Sebagai konsekuensi diakui dan dilindunginya hak asasi manusia, sebagai warga negara kita sebaiknya, kecuali … .
A. menyadari apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam peraturan perundangan
B. menumbuhkan keinginan untuk melaksanakannya, karena pada prinsipnya hak dan kewajiban itu adalah tanggung jawab bersama
C. mendahulukan kewajiban daripada hak, karena kewajiban itu menyangkut kepentingan bersama
D. mendahulukan hak daripada kewajiban, karena hak itu menyangkut kepentingan bersama
Jawab:
D. Benar, bahwa mendahulukan hak daripada kewajiban, karena hak itu menyangkut kepentingan bersama bukan konsekuensi diakui dan dilindunginya hak asasi manusia
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.3 tentang beberapa kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM.
Tujuan kami membagikan Soal Ujian UT PGSD Semester 3 ini tentunya sebagai bahan belajar Anda untuk mendalami materi yang ada pada modul sebagai persiapan dalam mengikuti Ujian Akhir Semester nantinya. Soal Ujian UT PGSD yang kami bagikan ini tentunya bersumber dari materi dan latihan-latihan soal pada modul yang telah di pilih dan diprediksi akan keluar pada saat UAS nantinya.
Dengan adanya Soal Ujian UT PGSD, kemungkinan berada pada semester yang berbeda. Soal dan materi mata kuliah masih tetap sama, jadi silahkan dipelajari.
Soal Ujian UT PGSD Semester 3 Lainnya:
- Soal Ujian UT PGSD PKNI4317 Hak Asasi Manusia
- Soal Ujian UT PGSD PDGK4109 Bahasa dan Sastra Indonesia di SD
- Soal Ujian UT PGSD PDGK4203 Pendidikan Matematika 1
- Soal Ujian UT PGSD PDGK4102 Konsep Dasar IPS
- Soal Ujian UT PGSD MKDK4005 Profesi Keguruan
Soal UT PGSD ini bisa Anda pelajari langsung dari Smartphone Anda, dimanapun dan kapanpun Anda bisa mempelajarinya, karena disini kami memposting semua soal dalam satu artikel, dan kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya.
Soal UT PGSD PKNI4317 Hak Asasi Manusia
1. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, merupakan pendapat dari … .A. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
B. Kamus Besar Bahasa Indonesia
C. Leah Levin
D. Syafig A. Mughni
Jawab:
A. Benar, bahwa menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 , HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun.
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.1 tentang Pengertian HAM.
2. Berikut ini yang merupakan pernyataan tentang pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia yaitu, kecuali … .
A. hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia
B. setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh
C. bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
D. bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan statis yang pelaksanaannya dari nasa ke masa tetap karena hakikatnya sama di seluruh dunia
Jawab:
D. Benar, karena Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan statis yang pelaksanaannya dari nasa ke masa tetap karena hakikatnya sama di seluruh dunia bukan merupakan pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.1 tentang Pengertian HAM.
3. Hak dalam masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar, merupakan penggolongan HAM dilihat dari aspek ... .
A. hak individu
B. hak kolektif
C. hak sipil dan politik
D. hak ekonomi, sosial dan budaya
Jawab:
B. Benar, bahwa Hak kolektif, yakni hak dalam masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.2 tentang Penggolongan HAM.
4. Pernyataan berikut ini yang termasuk dalam Hak Asasi Politik/Political Right, adalah ... .
A. hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
B. hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS
C. hak mendapat layanan dan perlindungan hokum
D. hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
Jawab:
D. Benar, bahwa Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi termasuk dalam Hak Asasi Politik/Political Right
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.2 tentang Penggolongan HAM.
5. Menurut ketentuan TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya terdapat dalam pasal ... .
A. pasal 1
B. pasal 2
C. pasal 3
D. pasal 4
Jawab:
A. Benar, bahwa Pasal 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.2 tentang Penggolongan HAM.
6. Pernyataan berikut ini yang merupakan Hak asasi menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, adalah … .
A. pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam arti melaksanakan segala perintah Tuhan dalam perbuatan sehari-hari
B. sikap yang menghendakinya terlaksananya human values dalam arti pengakuan dignity of man dan human rights serta human freedom, tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas
C. sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, daerah dan lain-lain
D. kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam Negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk cari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
Jawab:
B. Benar, bahwa sikap yang menghendakinya terlaksananya human values dalam arti pengakuan dignity of man dan human rights serta human freedom, tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas merupakan hak asasi menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.2 tentang Penggolongan HAM.
7. Sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi, dalam perjuangannya terdapat adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Magna Charta dan Petition of rights, merupakan sejarah HAM di ... .
A. Yunani
B. Inggris
C. Amerika Serikat
D. Perancis
Jawab:
B. Benar, bahwa Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Magna Charta dan Petition of rights
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.3 tentang Sejarah Perkembangan HAM.
8. Isi Magna Charta adalah sebagai berikut, kecuali ... .
A. raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris
B. para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk
C. polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah
D. tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai
Jawab:
D. Benar, bahwa Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai bukan merupakan isi dari magna charta
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.3 tentang Sejarah Perkembangan HAM.
9. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut, kecuali ... .
A. Undang – Undang Dasar 1945
B. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
C. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
D. Magna Charta
Jawab:
D. Benar, karena Magna Charta bukan merupakan instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, tetapi intrumen yang ada di negara Inggris
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.3 tentang Sejarah Perkembangan HAM.
10. Pernyataan berikut ini yang merupakan isi dari generasi pertama perkembangan HAM adalah … .
A. pengertian HAM berpusat pada hukum dan politik. Fokus pandangan generasi ini pada hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi PD II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru
B. dilatarbelakangi oleh tuntutan negara-negara yang baru merdeka yang tidak hanya menuntut hak-hak yuridis, melainkan juga hak sosial, politik, ekonomi dan budaya
C. dilahirkan oleh adanya kondisi ketidakseimbangan di mana sosial, ekonomi, dan budaya ditonjolkan, sementara aspek hukum dan politik terabaikan
D. mengkritiki peranan negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat
Jawab:
A. Benar, bahwa pengertian HAM berpusat pada hukum dan politik. Fokus pandangan generasi ini pada hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi PD II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru merupakan isi dari generasi pertama perkembangan HAM
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 1.3 tentang Sejarah Perkembangan HAM.
11. Tahap pertama dalam proses perjanjian internasional adalah … .
A. perundingan
B. penandatanganan
C. pengesahan
D. signature
Jawab:
A. Benar, bahwa perundingan merupakan tahap pertama dalam perjanjian internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.1 tentang Perjanjian International dan proses pembuatannya.
12. Proses pembentukan Perjanjian Internasional, menempuh berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian internasional. Berikut ini merupakan tahap ke dua, yaitu … .
A. penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional
B. perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional
C. perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional
D. penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut “Penerimaan” yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptancelapproval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional
Jawab:
B. Benar, bahwa Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional merupakan tahap kedua
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.1 tentang Perjanjian International dan proses pembuatannya.
13. Kategori dalam pengesahan perjanjian internasional apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian, adalah … .
A. ratifikasi (ratification)
B. akses (accesion)
C. penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval)
D. perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya selt-executing
Jawab:
B. Benar, bahwa Akses (accesion), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.1 tentang Perjanjian International dan proses pembuatannya.
14. Pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional mengalami perkembangan cukup pesat sejak berakhirnya Perang Dunia II, meskipun sebenarnya sudah diakui sejak berakhirnya Perang Dunia I. Hal ini bisa ditelusuri dalam contoh-contoh kasus berikut, kecuali … .
A. dalam Perjanjian Jenewa sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang per orang mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional
B. dalam Keputusan Mahkamah Internasional Permanen menyangkut pegawai Kereta Api Danzig atau dikenal Danzig Railway Official’s Case, diputuskan apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang per orang, maka hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional
C. tuntutan terhadap pemimpin perang Jerman dan Jepang sebagai orang per orang yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan perang. Seperti pengadilan terhadap penjahat perang di Nurnberg dan Tokyo telah memberi kemajuan penting bagi status individu dalam hukum internasional dalam hal seseorang dapat dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu bagi kejahatan perang dan kejahatan terhadap perikemanusiaan dan tidak dapat berlindung di balik negaranya
D. konvensi tentang Pembunuhan Massal Manusia (Genocide Convention) mengukuhkan peletakan tanggung jawab individu terhadap pelanggaran hukum internasional. Menurut konvensi ini, individu yang terbukti telah melakukan pembunuhan massal harus dihukum terlepas dari persoalan apakah mereka bertindak sebagai orang per orang, pejabat pemerintah atau pimpinan pemerintahan atau negara
Jawab:
A. Benar, bahwa Dalam Perjanjian Jenewa sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang per orang mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional bukan merupakan pernyataan yang salah berkaitan dengan individu sebagai subjek hokum internasional, tetapi yang benar adalah dalam perjanjian Versailles (1919)
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.2 tentang Individu sebagai subjek hukum Internasional dan hakikat kedaulatan Negara.
15. Unsur Negara yang khusus dalam kaitannya dengan negara sebagai subjek hukum internasional, adalah … .
A. penduduk yang tetap
B. wilayah tertentu
C. pemerintah yang berdaulat
D. kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain
Jawab:
D. Benar, bahwa kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain merupakan unsure Negara yang khusus dalam kaitannya dengan negara sebagai subjek hukum internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.2 tentang Individu sebagai subjek hukum Internasional dan hakikat kedaulatan Negara.
16. Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan, kecuali … .
A. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa
B. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum
C. hukum perdata dan hokum tata Negara dari suatu negara
D. keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum
Jawab:
C. Benar, bahwa hokum perdata dan hokum tata Negara dari suatu Negara bukan merupakan sumber mahkamah internasional dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.2 tentang Individu sebagai subjek hukum Internasional dan hakikat kedaulatan Negara.
17. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan pandangan bahwa individulah yang merupakan subjek hukum internasional yang sesungguhnya, yaitu kecuali … .
A. Hans Kelsen adalah salah seorang ahli yang berpendapat bahwa individulah yang merupakan subjek hukum internasional yang sesungguhnya
B. hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisasi dirinya dalam negara itu
C. negara tidak lain dari suatu konstruksi yuridis yang tidak mungkin terbentuk tanpa manusia-manusia yang menjadi warga negara tersebut
D. suatu konvensi hanya memberikan hak dan kewajiban secara tidak langsung kepada orang per orang
Jawab:
D. Benar, bahwa suatu konvensi hanya memberikan hak dan kewajiban secara tidak langsung kepada orang per orang bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan pandangan bahwa individulah subjek hukum internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.2 tentang Individu sebagai subjek hukum Internasional dan hakikat kedaulatan Negara.
18. Berikut ini merupakan Pernyataan yang berkaitan dengan kebiasaan Internasional adalah … .
A. untuk menjadi sumber hukum, kebiasaan internasional harus merupakan kebiasaan yang bersifat khusus
B. untuk menjadi sumber hukum, kebiasaan internasional tidak harus diterima sebagai hukum
C. sambutan kehormatan kepada tamu negara, jamuan makan kenegaraan
D. penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, maksudnya sebagai bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan musuh
Jawab:
D. Benar, bahwa penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, maksudnya sebagai bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan musuh merupakan contoh dari kebiasaan internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.3 tentang Kebiasaan internasional , prinsip hukum umum.
19. Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan, kecuali … .
A. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa
B. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum
C. hukum perdata dan hokum tata Negara dari suatu negara
D. keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum
Jawab:
C. Benar, bahwa hokum perdata dan hokum tata Negara dari suatu Negara bukan merupakan sumber mahkamah internasional dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.3 tentang Kebiasaan internasional , prinsip hukum umum.
20. Pernyataan berikut ini yang berkaitan dengan keputusan Badan Perlengakapan Organisasi Internasional, adalah kecuali … .
A. keputusan badan perlengkapan organisasi internasional sebagai sumber hukum internasional mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam melahirkan kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan antaranggota masyarakat internasional sifatnya mutlak/absolute harus dipatuhi
B. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu contoh keputusan akibat yang sangat luas
C. contoh keputusan majelis umum PBB tentang Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang telah diterima baik oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948. Meski tidak memiliki kekuatan mengikat seperti perjanjian internasional, namun deklarasi tersebut telah mempengaruhi banyak negara di dunia. Sehingga mendorong mereka untuk membuat undang-undang yang secara khusus menjamin perlindungan hak asasi manusia di negaranya
D. pengaruh keputusan Majelis Umum dalam melahirkan kaidah dalam masyarakat internasional sehingga ada yang menyebut peranan Majelis Umum sebagai quasi legislative
Jawab:
A. Benar, bahwa keputusan badan perlengkapan organisasi internasional sebagai sumber hukum internasional mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam melahirkan kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan antaranggota masyarakat internasional sifatnya mutlak/absolute harus dipatuhi bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan Badan Perlengakapan Organisasi Internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 2.3 tentang Kebiasaan internasional , prinsip hukum umum.
21. Menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM. Maka dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melalu Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, merupakan isi dari … .
A. UUD 1945 Pasal 31
B. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998
C. UU Nomor 39 tahun 1999 Pasal 9
D. UU Nomor 26 tahun 2000
Jawab:
B. Benar, bahwa menurut TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM. Maka dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melalu Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 3 KB 3.1 tentang penegakan HAM di Indonesia.
22. Masuknya rumusan HAM ke dalam UUD 1945 itu mengandung makna sebagai berikut, kecuali … .
A. memenuhi tuntutan akan semakin pentingnya HAM sebagai isu global
B. menegaskan jati diri Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy)
C. agar disegani dan dipuji oleh Negara-negara di dunia
D. menegaskan jaminan konstitusional HAM bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia
Jawab:
C. Benar, bahwa agar disegani dan dipuji oleh Negara-negara di dunia bukan merupakan makna masuknya rumusan HAM ke dalam UUD 45
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 3 KB 3.1 tentang penegakan HAM di Indonesia.
23. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama, dengan cara, kecuali … .
A. membunuh ketua kelompok tertentu
B. menciptakan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
C. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya
D. memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
Jawab:
A. Benar, bahwa membunuh ketua kelompok tertentu bukan merupakan salah satu cara kejahatan dalam genosida
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 3 KB 3.1 tentang penegakan HAM di Indonesia.
24. Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) mengatur tentang … .
A. hak untuk hidup (Pasal 1)
B. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2)
C. hak mengembangkan diri (Pasal 3-6)
D. hak keadilan (Pasal 7-12)
Jawab:
A. Benar, bahwa hak untuk hidup diatur dalam Pasal 1
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 3 KB 3.2 tentang Instrumen dan kelembagaan perlindungan HAM di Indonesia.
25. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, diatur dalam UUD 1945 pasal … .
A. 29 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
B. 30 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara
C. 31 Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
D. 34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
Jawab:
D. Benar, bahwa Pasal 34 mengatur tentang Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 3 KB 3.2 tentang Instrumen dan kelembagaan perlindungan HAM di Indonesia.
26. Berdasarkan Statuta Roma (Pasal 5) kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama adalah kejahatan … .
A. genosida (crime of genocide)
B. terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)
C. perang (war crimes)
D. agresi (the crime of aggression)
Jawab:
A. Benar, bahwa kejahatan genosida (crime of genocide) adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.1 tentang pelanggaran HAM Internasional.
27. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan ICTY (International Criminal Tribunal for Yogoslavia) adalah, kecuali … .
A. Statuta ICTY memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan konsep individual criminal responsibility dan command responsibility
B. ICTY pula yang memperkenalkan praktek penerapan command responsibility dalam pengadilan pidana
C. memberikan sumbangan sangat penting dalam proses pendefinisian tindak pidana yang termasuk “kejahatan internasional
D. ICTY berpandangan bahwa mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu hanya orang yang melakukan yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan
Jawab:
D. Benar, bahwa ICTY berpandangan bahwa mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu hanya orang yang melakukan yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan ICTY. Yang benar adalah bahwa mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu tidak hanya orang yang melakukan tetapi juga yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.1 tentang pelanggaran HAM Internasional.
28. Pengadilan Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) yang dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB no. S/RES/955 tahun 1994, dalam statutanya menyatakan bahwa lingkup kewenangan pengadilan tersebut adalah mengadili mereka yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICTR ini adalah, kecuali … .
A. genosida
B. kejahatan terhadap kemanusiaan
C. kejahatan agresi
D. kejahatan korupsi
Jawab:
D. Benar, bahwa kejahatan korupsi bukan merupakan tindak kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICTR
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.1 tentang pelanggaran HAM Internasional.
29. Dalam Statuta Roma disebutkan bahwa tindakan-tindakan kejahatan internasional adalah “kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan” antara lain yaitu:
A. genosida dan kejahatan perang
B. kejahatan terhadap kemanusiaan dan pencurian
C. kejahatan perang dan narkotika
D. kejahatan agresi dan penipuan
Jawab:
A. Benar, bahwa genosida dan kejahatan perang merupakan kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.1 tentang pelanggaran HAM Internasional.
30. Sumber kewenangan hukum dan legitimasi (legal jurisdiction) dari pengadilan supranasional dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu, kecuali … .
A. PBB sebagai badan internasional dan dukungan procedural dari anggota-anggotanya, khususnya melalui Dewan Keamanan. Tanpa persetujuan PBB tidak mungkin ada pengadilan supranasional
B. Pelbagai konvensi dan traktat internasional. Misalnya saja Konvensi Jenewa 1949, Konvensi tentang Genosida tahun 1948, Statuta Roma Tahun 1998 dan sebagainya
C. Asas hukum umum ‘jus cogens’ (peremptory norms of international law) yakni norma-norma fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional berstatus 'superior' terhadap norma-norma lain
D. Hak Veto dari Negara pendiri PBB lebih diutamakan dari pada hokum internasional lainnya
Jawab:
D. Benar, bahwa Hak Veto dari Negara pendiri PBB lebih diutamakan dari pada hokum internasional lainnya bukan merupakan Sumber kewenangan hukum dan legitimasi (legal jurisdiction) dari pengadilan supranasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.2 tentang proses peradilan HAM Internasional.
31. Pernyataan berikut ini yang merupakan sanksi bagi Negara yang melanggar HAM internasional antara lain adalah … .
A. pengalihan investasi , pengurangan bantuan ekonomi , dan pemboikotan produk ekspor
B. pengalihan investasi , pengurangan bantuan ekonomi , dan pemenjaraan
C. penyitaan, pengurangan bantuan ekonomi , dan pemboikotan produk ekspor
D. pengalihan investasi , denda , dan pemboikotan produk ekspor
Jawab:
A. Benar, bahwa Pengalihan investasi , Pengurangan bantuan ekonomi , dan Pemboikotan produk ekspor merupakan bentuk sanksi bagi negara yang melanggar HAM internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.2 tentang proses peradilan HAM Internasional.
32. Atas dasar Deklarasi Moscow 1 November 1943 dan London Conference, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 diadopsi 'the Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis, and Establishing the Charter of the IMT' , ditandatangani oleh 4 Negara pemenang perang yaitu … .
A. Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat
B. Inggris, Prancis, Australia, dan Amerika Serikat
C. Inggris, Belanda, Uni Soviet, dan Amerika Serikat
D. Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat
Jawab:
A. Benar, bahwa Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat merupakan Negara-negara yang menandatangani 'The Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis, and Establishing the Charter of the IMT'
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.2 tentang proses peradilan HAM Internasional.
33. Persamaan-persamaan (similarities) antara ICTY dan ICTR adalah sebagai berikut, kecuali keduanya … .
A. dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar Chapter VII UN Charter
B. merupakan 'subsidiary organs' Dewan Keamanan
C. terikat untuk menerapkan hukum internasional yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional
D. sama-sama tidak memiliki struktur
Jawab:
D. Benar, bahwa Keduanya sama-sama tidak memiliki struktur bukan merupakan Persamaan-persamaan (similarities) antara ICTY dan ICTR
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 4 KB 4.2 tentang proses peradilan HAM Internasional.
34. Berikut ini merupakan pernyataan dari Mohamad Yamin berkaitan dengan HAM dalam konstitusi … .
A. hak asasi manusia atau HAM itu sangat identik dengan paham ideologi yang cenderung liberalisme dan individualism
B. karena itu gagasan hak asasi manusia untuk dicantumkan dalam konstitusi negara itu sangat tidak cocok dengan sifat dan karakter masyarakat Indonesia
C. mengkhawatirkan terjadi konflik atau adanya penindasan, karena hak asasi manusia tidak cocok dalam negara Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, karena antara pemerintah dan rakyat adalah tubuh yang sama, negara dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan
D. menghendaki adanya hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi. Menurutnya tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukan hak asasi manusia ke dalam Undang-undang Dasar
Jawab:
D. Benar, bahwa menghendaki adanya hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi. Menurutnya tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukan hak asasi manusia ke dalam Undang-undang Dasar merupakan pernyataan dari Mohamad Yamin
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.1 tentang HAM dalam konstitusi Negara RI.
35. Menurut Maurice Cranston Hak yang dinikmati setiap orang yang diberikan oleh konstitusi/UUD dan ditegakkan oleh pengadilan adalah … .
A. General positive legal rights
B. Traditional legal rights
C. National Legal Rights
D. Positive legal rights of specipic classes of person
Jawab:
A. Benar, bahwa General positive legal rights, yaitu hak yang dinikmati setiap orang yang diberikan oleh konstitusi/UUD dan ditegakkan oleh pengadilan
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.1 tentang HAM dalam konstitusi Negara RI.
36. Berkaitan dengan reformasi konstitusi khususnya mengenai Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa hal penting, yaitu, kecuali … .
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai asas dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau kebijakan hukum, baik oleh pemerintah, legislatif, dan badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya
B. Hukum adalah kesatuan asas, norma, lembaga dan proses. Dalam sistem hukum nasional hierarkis tatanan norma berpuncak pada konstitusi. Artinya, dalam sebuah negara hukum harus dipegang teguh prinsip supremasi konstitusi. Konstitusi harus diimplementasikan secara konsisten dalam peraturan perundang-¬undangan untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat secara luas
C. Reformasi konstitusi khususnya mengenai HAM menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Di dalamnya terkandung pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi serta adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia
D. Reformasi konstitusi khususnya mengenai HAM menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Di dalamnya terkandung pengakuan terhadap prinsip supremasi kekuasaan absolute dari penguasa dengan demikian jaminan atas hak asasi manusia tergantung dari kebijakan penguasa pada saat itu
Jawab:
D. Benar, karena Reformasi konstitusi khususnya mengenai HAM menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Di dalamnya terkandung pengakuan terhadap prinsip supremasi kekuasaan absolute dari penguasa dengan demikian jaminan atas hak asasi manusia tergantung dari kebijakan penguasa pada saat itu bukan merupakan hal yang berkaitan dengan reformasi konstitusi khususnya mengenai HAM
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.1 tentang HAM dalam konstitusi Negara RI.
37. Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, terdapat dalam UUD 1945, pasal … .
A. 28 UUD 1945
B. 28 A UUD 1945
C. 28 B UUD 1945
D. 28 C
Jawab:
B. Benar, bahwa Pasal 28 A UUD 1945 berisi tentang Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.1 tentang HAM dalam konstitusi Negara RI
38. Pernyataan berikut ini merupakan pandangan liberalisme tentang HAM, yaitu … .
A. mengedepankan hak asasi manusia itu sebagai reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik dan sosial sebelumnya yang absolut atau rezim yang totaliter, juga sangat kental dengan individualisme
B. memberikan ruang gerak yang besar bagi campur tangan atau intervensi pemerintah-negara dalam mengurusi masyarakatnya, terutama dalam bidang perekonomian
C. menjanjikan adanya penghapusan kelas-kelas terutama kaum borjuis atau pemilik modal. Karena apabila kelas ini bisa dihancurkan maka tidak akan ada lagi kelas pekerja atau kaum proletar, sehingga akar konflik yang menyebabkan pertentangan di masyarakat bisa dihapuskan
D. menolak hak-hak individu yang tentunya sangat bertentangan dengan hakikat keberadaan manusia. Mereka tidak diberikan hak untuk memiliki dan menikmati hak asasinya dalam kehidupannya. Padahal manusia merupakan makhluk yang memiliki kemerdekaan dari Tuhannya
Jawab:
A. Benar, bahwa mengedepankan hak asasi manusia itu sebagai reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik dan sosial sebelumnya yang absolut atau rezim yang totaliter, juga sangat kental dengan individualisme merupakan pandangan dari liberalism
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.2 tentang HAM dalam berbagai dokumen Indonesia.
39. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan sistem hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia, adalah … .
A. hukum selain mengikuti dinamika dan budaya masyarakat, juga mengandung kepribadian/disiplin sendiri sehingga dalam diri hukum terkandung potensi untuk mewujudkan adanya keadilan dan kemakmuran masyarakat, merupakan pernyataan tentang sistem hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia
B. keadilan merupakan gagasan dan sekaligus harapan hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan masyarakat
C. hukum tidak akan keluar dari sistem sosial besar yang ada dan telah berlaku, kecuali anggota masyarakat itu sendiri yang berkehendak mengubahnya, baik secara evolusi maupun revolusi sehingga sistem sosialnya sendiri berubah-ubah
D. hukum selalu mengikuti dinamika dan budaya rezim, juga mengandung kepribadian/disiplin sendiri sehingga dalam diri hukum terkandung potensi untuk mewujudkan adanya kekuasaan dan keberlangsungan rezim yang berkuasa
Jawab:
D. Benar, bahwa Hukum selalu mengikuti dinamika dan budaya rezim, juga mengandung kepribadian/disiplin sendiri sehingga dalam diri hukum terkandung potensi untuk mewujudkan adanya kekuasaan dan keberlangsungan rezim yang berkuasa bukan merupakan pernyataan tentang sistem hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.2 tentang HAM dalam berbagai dokumen Indonesia.
40. Menurut Jeffery M. Paige berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dimana anggota masyarakat akan dan mempunyai tanggung jawab besar dalam mengembangkan kewajiban-kewajiban yang ada, demi negara dan bangsa, merupakan ciri dari partisipasi politik, yaitu … .
A. partisipasi dengan pengetahuan/kesadaran masyarakat tinggi dan kepercayaan yang tinggi pula terhadap sistem politik yang berlaku
B. partisipasi politik tinggi, tetapi kepercayaan kepada sistem politik rendah
C. partisipasi politik dengan kesadaran politik rendah dan kepercayaan tinggi terhadap sistem politik yang ada
D. partisipasi politik dalam masyarakat yang rendah kesadaran politiknya dan kepercayaannya
Jawab:
A. Benar, bahwa Partisipasi dengan pengetahuan/kesadaran masyarakat tinggi dan kepercayaan yang tinggi pula terhadap sistem politik yang berlaku. Anggota masyarakat akan dan mempunyai tanggung jawab besar dalam mengembangkan kewajiban-kewajiban yang ada, demi negara dan bangsa
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 5 KB 5.2 tentang HAM dalam berbagai dokumen Indonesia.
41. Pada tahun 1993, pemerintah Indonesia membentuk Komnas HAM melalui Keppres No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang tidak termasuk tugas Komnas HAM dalam pasal 5, adalah ... .
A. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional
B. mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasinya
C. memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia
D. mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam mengadili kasus kejahatan hak asasi manusia
Jawab:
D. Benar, bahwa mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam mengadili kasus kejahatan hak asasi manusia bukan merupakan tugas dari Komnas HAM
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.1 tentang Dampak HAM terhadap masyarakat internasional.
42. Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 3447 tanggal 9 Desember 1975 di New York. Diperoleh beberapa kesepakatan di antaranya sebagai berikut, kecuali … .
A. istilah penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya
B. penyandang cacat berhak menikmati semua hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini. Hak-hak tersebut harus diberikan kepada semua penyandang cacat tanpa pengecualian apa pun dan tanpa pembedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau situasi lain dari penyandang cacat itu sendiri atau pun keluarganya
C. penyandang cacat memiliki hak-hak yang melekat untuk menghormati martabat kemanusiaan mereka. Penyandang cacat, apa pun asal usul, sifat dan keseriusan kecacatan dan ketidakmampuan mereka, memiliki hak-hak dasar yang sama dengan warga negara lain yang berusia sama, yang terutama termasuk hak untuk menikmati kehidupan yang layak, senormal dan sepenuh mungkin
D. penyandang cacat tidak perlu memiliki hak sipil dan politik yang sama dengan manusia lainnya; ayat 7 Deklarasi Hak Penyandang Cacat Mental berlaku sejauh mungkin terhadap pembatasan dan pengurangan bagi hak-hak penyandang cacat mental
Jawab:
D. Benar, bahwa Penyandang cacat tidak perlu memiliki hak sipil dan politik yang sama dengan manusia lainnya; ayat 7 Deklarasi Hak Penyandang Cacat Mental berlaku sejauh mungkin terhadap pembatasan dan pengurangan bagi hak-hak penyandang cacat mental, bukan merupakan kesepakatan dari Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 3447 tanggal 9 Desember 1975 di New York
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.1 tentang Dampak HAM terhadap masyarakat internasional.
43. Adanya hak asasi manusia terhadap masyarakat Internasional telah memberikan dampak secara positif maupun negatif. Khususnya dalam melindungi dan menegakkan kemanusiaan, beberapa dampak positifnya sebagai berikut, kecuali … .
A. keberadaan manusia atau individu lebih dihormati dan diberi perlindungan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang merdeka
B. menyebarnya wawasan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat internasional
C. nilai-nilai universal hak asasi manusia akan memasuki ranah masyarakat individu di dunia internasional melalui berbagai media/alat yang ada
D. warga Negara bebas untuk melakukan semua haknya walaupun itu menggangu hak orang lain, ataupun melanggar hukum
Jawab:
D. Benar, bahwa warga negara bebas untuk melakukan semua haknya walaupun itu menggangu hak orang lain, ataupun melanggar hukum bukan merupakan dampak positif adanya HAM terhadap masyarakat internasional khususnya dalam melindungi dan menegakkan kemanusiaan
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.1 tentang Dampak HAM terhadap masyarakat internasional.
44. Hak asasi manusia merupakan masalah atau persoalan masing-masing bangsa atau negara. Permasalahannya para penganut pandangan partikularis absolut itu tidak mampu memberikan argumen atau alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional, merupakan pandangan dari ... .
A. pandangan universal absolut
B. pandangan universal relatif
C. pandangan partikularis absolut
D. pandangan partikularis relatif
Jawab:
C. Benar, bahwa pandangan partikularis absolut melihat hak asasi manusia merupakan masalah atau persoalan masing-masing bangsa atau negara. Permasalahannya para penganut pandangan partikularis absolut itu tidak mampu memberikan argumen atau alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.2 tentang Nilai – nilai HAM di dunia kontemporer.
45. Perlindungan atas perbudakan datang pada abad kesembilan belas, namun perjuangan melawan sikap-sikap dan praktek-praktek yang bersifat rasis merupakan perjuangan sentral yang sudah lama diperbincangkan. Tuntutan akan persamaan bagi perempuan di seluruh bidang kehidupan juga baru saja ditempatkan di dalam agenda hak asasi manusia, merupakan nilai-nilai … .
A. egalitarianisme
B. akuntabilitas
C. rekonsiliasi
D. non diskriminasi
Jawab:
A. Benar, bahwa menurut nilai Egalitarianisme dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia saat ini terlihat jelas. Pertama, dalam tekanannya pada perlindungan dari diskriminasi dan pada kesamaan di hadapan hukum. Adanya perlindungan dari diskriminasi yang lebih baik merupakan perkembangan yang muncul pada abad kesembilan belas dan kedua puluh. Perlindungan atas perbudakan datang pada abad kesembilan belas, namun perjuangan melawan sikap-sikap dan praktek-praktek yang bersifat rasis merupakan perjuangan sentral yang sudah lama
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.2 tentang Nilai – nilai HAM di dunia kontemporer.
46. Bentuk perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, atau orang yang memiliki jabatan dan terpandang di masyarakat. Para penjahatnya berusaha mengelabui masyarakat dan lembaga hukum, seperti kejahatan penggelapan uang negara, penggelapan uang perusahaan, korupsi yang dilakukan oknum pemerintahan, merupakan tipe kejahatan … .
A. kejahatan tanpa korban (crimes without victims)
B. kejahatan terorganisasi (organized crimes)
C. kejahatan kerah putih (white collar crimes)
D. kejahatan korporat (corporat crime)
Jawab:
C. Benar, bahwa kejahatan kerah putih (white collar crimes), yaitu bentuk perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, atau orang yang memiliki jabatan dan terpandang di masyarakat. Para penjahatnya berusaha mengelabui masyarakat dan lembaga hukum, seperti kejahatan penggelapan uang negara, penggelapan uang perusahaan, korupsi yang dilakukan oknum pemerintahan. Penyelesaian kejahatan ini memang memerlukan upaya yang serius dan kontrol masyarakat agar para penjahat dapat diadili tanpa pandang bulu, sehingga hukum mampu menjadi panglima dalam penegakannya
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.3 tentang beberapa kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM.
47. Pernyataan yang salah tentang penegakan hak asasi manusia adalah ... .
A. menumbuhkan keinginan untuk melaksanakannya penegakan HAM, karena pada prinsipnya hak dan kewajiban itu adalah tanggung jawab bersama
B. mendahulukan kewajiban daripada hak, karena kewajiban itu menyangkut kepentingan bersama
C. berupaya selalu menghormati hak asasi orang lain, termasuk memberikan informasi tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia
D. mengadukan kejadian pelanggaran hak asasi manusia meskipun tidak cukup bukti awal yang menyertainya
Jawab:
D. Benar, bahwa mengadukan kejadian pelanggaran hak asasi manusia meskipun tidak cukup bukti awal yang menyertainya merupakan pernyataan tentang penegakan HAM
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.3 tentang beberapa kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM.
48. Berikut ini merupakan tugas dari Divisi Hak Asasi Manusia PBB, kecuali … .
A. bertindak sebagai badan utama (focal point) PBB di bidang hak asasi manusia yang memberikan layanan kesekretariatan dan substantif bagi badan-badan PBB yang menangani masalah hak asasi manusia
B. melakukan penelitian dan kajian tentang hak asasi manusia atas permintaan dari badan-badan terkait serta menindaklanjuti dan mempersiapkan laporan tentang penerapan hak asasi manusia
C. mengelola program pelayanan konsultasi dan bantuan teknis di bidang hak asasi manusia dan mengoordinir hubungan dengan organisasi nonpemerintah, lembaga eksternal dan media di bidang hak asasi manusia
D. membahas laporan tentang upaya legislatif, yudikatif, administratif atau tindakan lainnya yang telah diambil Negara Pihak dalam penerapan Konvensi
Jawab:
D. Benar, bahwa membahas laporan tentang upaya legislatif, yudikatif, administratif atau tindakan lainnya yang telah diambil Negara Pihak dalam penerapan Konvensi bukan merupakan tugas dari Divisi Hak Asasi Manusia PBB
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.3 tentang beberapa kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM.
49. Komite hak asasi manusia didirikan pada tahun 1977. Sesuai dengan Pasal 28 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini terdiri dari 18 anggota. Adapun tugas Komite ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 hingga 45 Kovenan antara lain adalah ... .
A. mempelajari laporan kajian tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Negara Pihak untuk mewujudkan hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut
B. mempelajari laporan-laporan tentang tindakan yang telah diambil Negara Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi
C. melakukan penyelidikan rahasia, apabila diputuskan bahwa hal ini diperlukan sehubungan dengan indikasi nyata adanya praktek-praktek penyiksaan secara sistematis di wilayah Negara Pihak
D. menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam penyelesaian sengketa antar Negara Pihak sehubungan dengan penerapan Konvensi, dengan ketentuan bahwa Negara Pihak tersebut mengakui kompetensi Komite Menentang Penyiksaan untuk melakukan fungsi tersebut
Jawab:
A. Benar, bahwa mempelajari laporan kajian tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Negara Pihak untuk mewujudkan hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut, merupakan tugas dari Komite hak asasi manusia
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.3 tentang beberapa kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM.
50. Di samping hak asasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban asasi, yakni kewajiban dasar manusia seperti bertakwa kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan menghormati sesama manusia. Sebagai konsekuensi diakui dan dilindunginya hak asasi manusia, sebagai warga negara kita sebaiknya, kecuali … .
A. menyadari apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam peraturan perundangan
B. menumbuhkan keinginan untuk melaksanakannya, karena pada prinsipnya hak dan kewajiban itu adalah tanggung jawab bersama
C. mendahulukan kewajiban daripada hak, karena kewajiban itu menyangkut kepentingan bersama
D. mendahulukan hak daripada kewajiban, karena hak itu menyangkut kepentingan bersama
Jawab:
D. Benar, bahwa mendahulukan hak daripada kewajiban, karena hak itu menyangkut kepentingan bersama bukan konsekuensi diakui dan dilindunginya hak asasi manusia
Pembahasan:
Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 6 KB 6.3 tentang beberapa kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM.
Download Soal UT PGSD PKNI4317 Hak Asasi Manusia
Untuk memudahkan Anda, kami juga telah menyiapkan soal ini dalam bentuk file MS Word (.doc) yang bisa Anda unduh langsung pada link di bawah ini. Kunci Jawaban MTK Kelas 9 Halaman 30 31 32Kunci Jawaban MTK Kelas 9 Halaman 46 47 48 49 Kunci Jawaban MTK Kelas 9 Halaman 55 56 Kunci Jawaban MTK Kelas 9 Halaman 58 59 60 61 62 Kunci Jawaban MTK Kelas 9 Halaman 81 82
Itulah postingan kami terkait Soal Ujian UT PGSD PKNI4317 Hak Asasi Manusia Disertai Kunci Jawaban, semoga soal ini berguna dan bermanfaat untuk Anda dalam menghadapi Ujian Akhir Semester nantinya. Dan jangan lupa untuk berbagi soal-soal pada situs ini pada teman Anda yang lainnya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan hubungi kami melalaui halaman Contact, terima kasih.